Bacaan Akhir Pekan: Analisis Danantara & Perburuan Polisi yang Masih Berlanjut

Rekomendasi dari Devina Heriyanto

Pekan ini, Project Multatuli menerbitkan dua tulisan dengan tema berkelanjutan. Hanya saja, berkelanjutan dalam artian daya rusaknya.

Permata Adinda, jurnalis Project M, menulis analisis terkait lembaga pengelola dana kekayaan negara (SWF) yang berjudul "Dari Danantara untuk PSN: Mainan Baru Taipan Perusak Lingkungan di Lingkar Kekuasaan".

Di atas kertas, Danantara yang digagas Presiden Prabowo Subianto punya misi mewujudkan “pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan”. Kenyataannya, ia jadi alat konsolidasi ekonomi para oligark lama, berkedok hijau tapi mendanai proyek-proyek ekstraktif yang merusak lingkungan.

Analisis ini menyoroti proses hukum di balik Danantara, tidak adanya aturan etik atau lingkungan seperti yang umum terdapat pada SWF lain, hingga relasinya dengan proyek strategis nasional (PSN) yang memuluskan ekspansi industri ekstraktif yang hanya menguntungkan kroni pemerintah.

“Kami khawatir Danantara justru akan menjadi akselerator kerusakan Indonesia," kata Novita Indri, juru kampanye Trend Asia.

Pada bulan Maret, Permata Adinda juga pernah menulis analisis terkait akrobat hukum di balik PSN, dalam tulisan "Anatomi Kegelapan Kebijakan PSN".

***

Alfian Putra Abdi, jurnalis Project M, menulis laporan lanjutan dari perburuan polisi atas warga sipil yang dituduh sebagai penyebab kerusuhan pada demonstrasi di akhir Agustus dan awal September.

Catatan LBH-YLBHI per 27 September 2025 menemukan bahwa polisi telah menetapkan 960 orang sebagai tersangka terkait aksi protes pada Agustus 2025.

Di Kediri, Jawa Timur, seorang pelajar ditangkap tanpa surat pemberitahuan dan dituduh sebagai pelaku kerusuhan. Selama di tahanan, polisi melarang ia membaca buku-buku filsafat kesukaannya. Bagi aparat, minatnya pada filsafat adalah mencurigakan, seturut tuduhan yang mereka buat.

Di Bandung, Jawa Barat, seorang pemuda ditangkap hanya karena berada di warung saat polisi memukul mundur massa aksi. Meski sudah menjelaskan bahwa dirinya bukan pendemo, dia tetap diangkut ke mobil tahanan. Selama proses penangkapan hingga interogasi, ia mengaku mengalami kekerasan yang dilakukan polisi.

Sebagai gerakan jurnalisme publik, Project Multatuli ada untuk melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo, kita sama-sama menyaksikan peminggiran dan penindasan terhadap warga dalam berbagai lintas kehidupan. Negara pun dikelola sebagai sumber keuntungan bagi pihak-pihak tertentu saja. Oleh karena itu, kehadiran media independen makin penting untuk, kalau tidak bisa menghentikan, setidaknya mencatat ketidakadilan dan penyelewengan yang terjadi.

Project Multatuli ingin hidup dari pembaca. Saat ini, kami mempunyai 476 pendukung aktif yang kami sebut Kawan M. Jika kamu merasa kerja-kerja jurnalisme publik ini bermakna, tolong bantu kami sebagai Kawan M.

​
​

​
​

​