Dari Anak Krakatau ke Geger Cilegon: Bencana, Pengabaian, dan Pemberontakan

Rekomendasi dari Devina Heriyanto

Erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda pada 4 September pukul 23.07 WIB menambah panjang deretan kegagalan pemerintah menanggulangi bencana alam di Indonesia.

Efisiensi yang dilakukan pemerintah untuk membiayai program flagship Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), berdampak kepada kemampuan lembaga negara yang berkaitan dengan mitigasi bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang berada di bawah Badan Geologi.

Pemerintah lambat dalam merespons erupsi dan dampaknya, bahkan rilis pesan layanan masyarakat pun beredar belakangan. Ketika abu dari erupsi Anak Krakatau sampai ke wilayah Jakarta misalnya, banyak orang yang tidak mengetahui bahaya dari abu dan tetap menjalani aktivitas car free day pada Minggu pagi tanpa perlindungan masker dan kacamata.

Tentu saja, yang terjadi di Jakarta tidak sebanding dengan apa yang terus-menerus dialami oleh warga Banten, Flores, Kalimantan, dan Sumatra.

Bantuan pemerintah kepada korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur, kalah cepat dan layak dibandingkan dengan bantuan mandiri yang dikelola komunitas warga dan gereja.

Kegagalan pemerintah Indonesia dalam memadamkan asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan bahkan telah menjadi perhatian warga Malaysia, Brunei, Singapura, dan Filipina.

Bahkan dalam penanggulangan bencana banjir dan longsor besar di Sumatra, pemerintah masih kepayahan setelah hampir sepuluh bulan. Banyak korban yang merasa kebutuhannya diabaikan dalam pemulihan, mulai dari perempuan dan anak-anak hingga keluarga yang anggotanya punya kebutuhan khusus. Salah satu narasumber dari Tapanuli Tengah sampai mempertanyakan apakah mereka masih dianggap warga negara Indonesia.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, pengabaian dan penderitaan yang menahun pasca-bencana pernah menjadi pemicu pemberontakan warga.

Piet Sukendar dalam Ide dan Esai yang berjudul “Dari Anak Krakatau ke Geger Cilegon: Bencana, Pengabaian, dan Pemberontakan” membahas bagaimana letusan Krakatau pada Agustus 1883 menumpuk kemarahan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda selama lima tahun hingga pecah Geger Cilegon.

Tulisan opini ini adalah bagian dari serial #RezimGagapDarurat, yang membahas betapa lambat dan tidak mampunya pemerintah menangani bencana-bencana di tanah air, mulai dari banjir dan longsor besar Sumatra, gempa Flores, dan kebakaran hutan di Kalimantan. Penanganan pasca-bencana yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan melibatkan partisipasi warga juga membuat bantuan tidak tepat sasaran, berlawanan dari esensi pemulihan yang sesungguhnya.