Dead Press Society: Hari-Hari Wartawan di Bawah Tekanan 'Departemen Penerangan' Prabowo


Dead Press Society: Hari-Hari Wartawan di Bawah Tekanan 'Departemen Penerangan' Prabowo

Rekomendasi dari Project Multatuli

Angga Raka Prabowo mungkin bukan sosok yang kerap tampil depan umum, tapi namanya akrab di kalangan awak media sebagai ketua Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sebelum digantikan oleh Muhammad Qodari pada April 2026.

Bakom bertugas "melaksanakan orkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah". Di bawah pimpinan Angga, Bakom juga memantau pemberitaan di media dan merepresi media yang dianggap terlalu banyak megkritik kerja-kerja pemerintahan Prabowo.

Redaktur Project Multatuli, Viriya Singgih, mewawancarai 17 wartawan dari 10 media berbeda dan tiga narasumber dari lingkar pemerintah untuk mengetahui bagaimana Angga bergerilya menekan pers di balik layar. Semua hanya mau bicara dengan kondisi anonim.

Angga, lewat Bakom, menghalangi akses wartawan ke kegiatan pemerintah, menegur langsung redaksi dan bahkan pemilik media, mengancam menyomasi wartawan, dan bahkan menekan dengan iklan.

Biarpun kepemimpinan Bakom sudah berganti, tidak ada tanda bahwa kebebasan pers di bawah rezim Prabowo membaik. Munculnya pernyataan yang memuat disinformasi dan konspirasi dari sosok yang ada di Bakom sekarang –Qodari dan stafnya Ulta Levenia– menunjukkan bahwa pers Indonesia masih belum bebas dari bayang-bayang Departemen Penerangan ala Orde Baru.

Artikel ini adalah bagian dari serial #DeadPressSociety yang mengungkap berbagai bentuk pembungkaman pers yang terjadi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Mewawancarai lebih dari 70 pekerja dan eks pekerja media dari 37 organisasi pers sejak Desember 2025, reporter-cum-editor Project Multatuli, Viriya Singgih mengajak kita mengarungi bermacam bentuk ancaman fisik, politik dan bisnis ke jantung media-media di Indonesia oleh orang-orang Prabowo.

Dukung kami untuk terus menyajikan serial liputan yang melayani masyarakat terpinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan.

Project Multatuli

Project M adalah gerakan jurnalisme publik yang melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Langganan nawala kami untuk mendapatkan rekomendasi bacaan berbasis jurnalisme telaten. Dukung kami dengan menjadi Kawan M mulai dari Rp30 ribu per bulan.

Read more from Project Multatuli

Stop Kekerasan terhadap Komunitas LGBTQ: Tidak Ada Kesetaraan dan Inklusivitas Tanpa Trans Rekomendasi dari Devina Heriyanto Sejarah gerakan transpuan merupakan sejarah demokrasi dan inklusivitas di Indonesia. (Project M/Jelita Rembulan) Kemarin, Project Multatuli menerbitkan tulisan opini dari manajer tim kami, Nurdiyansah Dalidjo atau akrab disebut Kak Diyan. Dalam Ide dan Esai berjudul "Tidak Ada Kesetaraan dan Inklusivitas Tanpa Trans", Diyan membahas bagaimana represi terhadap individu...

Mixtape Militerisasi di Papua Oleh Fahri Salam, pemimpin redaksi Project Multatuli Ilustrasi operasi militer Indonesia di Papua menyebabkan ratusan ribu orang asli Papua terusir dan menjadi pengungsi di tanahnya sendiri. (Project M/Sekarjoget) Saya baru saja merilis artikel riset mengenai jumlah tentara non-organik di Papua. Riset ini dikerjakan bareng Made Supriatma, peneliti militer dan politik dari ISEAS Singapura, dibantu Johanes Hutabarat untuk konfirmasi ke sumber-sumber resmi (yang...

Triliunan Rupiah untuk MBG, Secuil Jejak di Piring Warga Rekomendasi dari Devina Heriyanto Sudah setahun lebih program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Prabowo Subianto berjalan. Dimulai dengan tujuan menurunkan angka malnutrisi dan tengkes (stunting) di Indonesia, program MBG ini juga diklaim bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, dan berdampak baik pada ekonomi lokal. Akan tetapi, klaim-klaim kesuksesan MBG masih sulit diuji. Pada bulan Maret lalu, redaktur...