#DeadPressSociety: Masihkah ada kebebasan pers di Indonesia?

Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia sekaligus lima tahun berdirinya Project Multatuli, kami ingin mengabarkan soal kebebasan pers dan kondisi para jurnalis di Indonesia. Biasanya, kabar soal pekerja media hanya dibicarakan di kalangannya saja, meskipun menyangkut kepentingan publik.

Di tengah menyempitnya kebebasan, meningkatnya tekanan dan ancaman, serta makin rentannya posisi industri media, semakin sulit bagi jurnalis untuk melakukan kerja-kerja jurnalisme. Tanpa adanya perlindungan dan keamanan –baik fisik, digital, dan tentu saja, secara finansial–, jurnalis berada dalam posisi terimpit: harus memilih untuk bertahan atau terus memberitakan kebenaran dengan segala risikonya.

Tentu saja, ini bukan permasalahan individual, melainkan permasalahan sistemik dengan masalah yang berlapis: mulai dari masalah di industri media sendiri hingga represi dan impunitas terhadap pelakunya.

​Aliansi Jurnalis Independen menyebut akhir 2024 dan awal 2025 sebagai “puncak dari tekanan terhadap industri media, seiring dengan efisiensi anggaran pemerintah dan melambatnya ekonomi nasional.” Banyak media yang bergantung pada iklan, baik pemerintah pusat maupun daerah, ambruk karena kehilangan pendapatan terbesar mereka. Sementara, tidak ada dukungan dana publik maupun budaya langganan yang sudah hilang sejak digitalisasi di awal 2000-an yang dulu sudah membunuh koran cetak.

Pekerja media jadi prekariat. Dewan Pers menyebut sebanyak 1.200 pekerja media terkena PHK pada 2023–2024, dengan tren yang berlanjut pada 2025. Angka sesungguhnya bisa lebih tinggi karena masih banyak perusahaan yang tidak melaporkannya sebagai PHK. Penggunaan akal imitasi (artificial intelligence atau AI) juga memperunyam keadaan: ada yang dipecat karena pekerjaannya digantikan mesin, tapi ada juga yang malah beban kerjanya bertambah karena mesin-mesin itu tetap harus diawasi manusia.

Masalah kebebasan pers Indonesia bukan cuma datang dari segi ekonomi dan teknologi.

AJI Indonesia mencatat terjadi 89 kasus kekerasan jurnalis sepanjang 2025. Jurnalis bukan hanya dilarang meliput saat terjadi demo besar, tapi juga memberitakan dampak bencana di Sumatra yang sampai sekarang belum sepenuhnya pulih.

​Laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyoroti bagaimana “alih-alih melakukan pembenahan, respons pemerintah terhadap kritik publik justru kerap diwujudkan dalam pengetatan regulasi dan kriminalisasi ekspresi.”

Sebagai media alternatif, Project Multatuli punya sedikit keleluasaan untuk membicarakan masalah terkait kebebasan pers. Redaksi kami masih bekerja tanpa tekanan dari pengiklan atau pesanan penguasa dan bisa menerbitkan artikel tanpa intervensi, sebuah kemewahan jika dibandingkan dengan pekerja media arusutama. (Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 melaporkan 80% pekerja media yang menjadi responden pernah melakukan swasensor.)

Prinsip jurnalisme telaten juga memberikan kami waktu untuk melakukan liputan dengan proses yang panjang, untuk berbicara dengan berbagai pihak yang terdampak, mengumpulkan cerita-cerita yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik saja.

Redaktur Project Multatuli, Viriya Singgih, mewawancarai 70 narasumber dari 37 media di Indonesia, antara Desember 2025 hingga April 2026, untuk menulis serial reportase terkait penggerusan sistematis atas kebebasan pers di Indonesia.

Laporan ini menggambarkan bagaimana pembatasan kerja-kerja jurnalisme pada masa pemerintahan Prabowo berjalan bukan cuma lewat ancaman dan pembatasan fisik, tapi juga melalui pesan-pesan “arahan” yang diteruskan secara verbal dan tekanan keuangan terhadap lini bisnis pemilik media. Berbagai testimoni dari narasumber –yang kebanyakan memilih tidak disebut namanya atas alasan keamanan– menggambarkan bagaimana beban kerja jurnalis dari level manajemen hingga reporter bertambah: bukan cuma untuk memberitakan kebenaran, tapi juga untuk menjaga perusahaan persnya agar tidak terus merugi atau ditutup dan merugikan pekerja lain yang menggantungkan hidup mereka dari perusahaan.

Liputan pertama dari serial Dead Press Society, “Saat Hari-hari Kembali Penuh Omong Kosong” bisa dibaca di laman Project Multatuli.

Kami harus menutup pesan ini dengan sebuah pengingat: liputan ini, yang memakan waktu dan tenaga, merupakan sesuatu yang bukan cuma berisiko tapi juga mahal untuk media mungil seperti Project Multatuli.

Jika kamu sudah muak dengan hari-hari penuh omong kosong yang menghina akal sehat dan kebenaran, mari dukung Project Multatuli dengan menjadi Kawan M mulai dari Rp30rb per bulan. Dukungan darimu membantu kami untuk terus bisa menerbitkan liputan mendalam dan membahas isu-isu yang kian makin tidak mendapatkan ruang di media arusutama, yang semuanya bisa diakses secara gratis di situs kami.

Kebebasan pers tidak boleh mati. Dan kami masih ingin hidup 1000 tahun lagi.

Dapatkan harga spesial untuk kamu yang membayar iuran membership langsung selama satu tahun lewat tautan ini.​