Restorasi Ekosistem Riau: Klaim Konservasi untuk Kepentingan Konglomerasi Pelaku Deforestasi

Rekomendasi dari Project Multatuli

Dalam beberapa tahun terakhir, raksasa bubur kayu dan kertas APRIL Group sering menayangkan video dokumenter terkait Restorasi Ekosistem Riau (RER). Ini merupakan lahan gambut seluas 150.000 ha di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang, Riau, yang diklaim sebagai “salah satu program restorasi lahan gambut terbesar yang dibiayai oleh sektor swasta di Asia Tenggara.”

Pada laman situsnya, RER menulis, “Semenanjung Kampar di Sumatra adalah salah satu area gambut terbesar di Asia Tenggara, sekaligus merupakan yang paling terancam.”

Berdasarkan narasi konservasi itu, APRIL Group yang merupakan bagian dari konglomerasi Royal Golden Eagle (RGE) milik Sukanto Tanoto ini menjual kredit karbon dengan potensi pendapatan hingga $1,9 miliar atau setara Rp30,7 triliun.

Sekilas, RER terlihat seperti proyek yang mulia. Akan tetapi, investigasi dari Adi Renaldi yang didukung oleh Pulitzer Center on Crisis Reporting, menemukan indikasi penggelembungan emisi secara sistemik untuk mengklaim kredit karbon semu. Salah satu sorotan adalah klaim bahwa tanpa upaya konservasi RER, hutan di kawasan itu akan habis dalam waktu 7-10 tahun. Padahal, asumsi ini tidak sejalan dengan laju deforestasi di Riau.

Klaim konservasi RER yang menjadi bahan pencitraan APRIL Group sebagai perusahaan hijau pun tidak sejalan dengan tindakan RGE secara lebih luas. RGE masih terus terlibat dalam deforestasi di Indonesia, terutama di Kalimantan. Penjualan kredit karbon atas nama konservasi menjadi sesuatu yang tidak etis ketika menimbang deforestasi yang terus dilakukan pihak yang sama.

Secara lebih luas lagi, skema privatisasi proyek karbon dan konservasi hutan di tangan korporasi pun sudah banyak dikritisi oleh organisasi pemerhati lingkungan. Praktik pemberian hak konservasi dan restorasi kepada swasta menjadi cermin kegagalan dan ketidakmampuan negara dalam melakukan kewajibannya untuk melindungi hutan, kata aktivis Muslim Rasyid.

Anggi Putra Prayoga, manajer kampanye Forest Watch Indonesia, menyoroti soal bagaimana privatisasi konservasi hutan meminggirkan masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat masih kerap tersisih dalam upaya menghadapi krisis iklim, bahkan kerap terusir dari tanah leluhur mereka demi membuka jalan bagi skema privatisasi.

Project Multatuli menerbitkan banyak artikel soal lingkungan, mulai dari dampak pembangunan ke masyarakat setempat dan lingkungan mereka, hingga terkait transisi energi yang berkeadilan. Jika kamu menilai kerja-kerja jurnalisme publik kami penting, tolong dukung kami dengan menjadi Kawan M mulai dari Rp30 ribu/bulan.​

​
​