Gurita (Haji) Isam: Anak Emas Presiden, Punya Alat Gebuk Polisi dan Tentara

Rekomendasi oleh Fahri Salam

Andi Syamsuddin Arsyad alias (Haji) Isam adalah pengusaha batubara yang pada awalnya dikenal di tingkat kabupaten saja. Dia berbisnis dari kampung halamannya di Batulicin, Kabupaten Tanah Bambu, sekitar 6 jam perjalanan darat dari Ibu Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Dari tambang batubara kemudian merambah ke bisnis sawit, usaha pengapalan hasil tambang, kontraktor tambang nikel hingga punya maskapai penerbangan lokal, Jhonlin Group milik Isam menjadi prototipe konglomerasi nasional yang sumber kekayaannya dari bisnis ekstraktif.

Cerita sukses pengusaha seperti Isam berasal dari sistem rente-predatorian yang berhasil mengakses sumber daya negara. Dia adalah oligark yang lahir di negara dengan hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia dan regulasi bisnisnya bisa gampang ditekuk-tekuk, mengatasnamakan kepentingan nasional.

Jaringan pengaruhnya meluas dan mendalam. Dari presiden hingga menteri, dari polisi hingga militer. Di masa pemerintahan cemas Jokowi, dengan skema timbal-balik, dia adalah segelintir pengusaha yang siap melayani ambisi pribadi presiden, at all costs.

Maka, mudah saja bagi dia untuk menyenangkan Jokowi dalam proyek kebun tebu di Bombana, Sulawesi Tenggara, atas nama ‘proyek strategis nasional’, dengan melabrak tata ruang dan mengusir kelompok peternak sapi. Tak peduli proyek ini nantinya gagal, dia telah menyenangkan seorang presiden.

Salah satu bisnis kebun sawitnya di Kotabaru, di ujung kaki Kalimantan Selatan, juga menggunakan playbook serupa: mengambil kebun warga, menawarkan kompensasi secara paksa, dan membungkam pengkritik dengan main polisi.

Hasilnya, perusahaannya diklaim sebagai produsen sawit pertama yang berhasil memproduksi bahan bakar biodiesel B50, dianggap solusi transisi “energi hijau”, tapi dengan cara menyebar ketakutan dan membunuh mata pencaharian mandiri warga setempat.

​Liputan terbaru kami, yang dikerjakan selama dua tahun bersama konsorsium IndonesiaLeaks, mengungkap bagaimana unit polisi di level kecamatan dan kabupaten, dari Polsek hingga Polres, diduga terlibat aktif mengurus proses pengambilalihan lahan warga demi menopang anak usaha Jhonlin Group itu.

Memindai bocoran data sebesar 1TB, mengkroscek dan memvalidasinya, temuan tim investigasi Inaleaks mengungkapkan sedikitnya Rp33,1 miliar dikucurkan dari dua perusahaan Jhonlin buat memperlancar proses konsesi terutama ke kepolisian.

Uang operasional itu dipakai untuk bantuan kendali operasi (BKO), pengamanan, penginapan personel polisi, sembako dan akomodasi polisi, proses negosiasi di tingkat kecamatan, membeli pengaruh mahasiswa, serta perjalanan dinas dan hiburan tim kementerian.

Ini adalah rantai kapitalisme rente. Dan tak ada hukuman, baik perdata maupun pidana, yang dibebankan kepada para pelakunya. Sebaliknya, yang memprotes praktik culas ini dipenjara pakai pasal pencemaran nama baik UU ITE.

Bisnis Isam bersama Jhonlin semakin solid. Dia sekarang menjadi sirkel pengusaha dekat Presiden Prabowo. Dia diajak untuk mengamankan proyek pangan di Merauke, dengan bantuan mengirimkan ratusan ekskavator, membongkar lahan adat orang Papua, dan negara mengerahkan ribuan tentara sebagai eksekutor proyek.

Pada Desember 2024, dia diajak Prabowo dalam pertemuan dengan delegasi pebisnis Jepang di Istana Negara. Dari pertemuan itu, Isam akan diajak mengembangkan (lagi) proyek pangan di Kalimantan, yang kemarin di masa kementerian pertahanan Prabowo sudah gagal total: tanam tebu, hasilnya jagung. (Lagi-lagi tak ada pejabat dan menteri yang dihukum untuk proyek rente seperti ini.)

Juga di Istana Negara, awal Maret lalu, Isam dan segelintir konglomerat lain diajak Prabowo buat menyokong gagasan ekonomi komando dan state capitalism, di antaranya proyek populis tanpa berbasis bukti seperti makan bergizi gratis, Danantara, swasembada pangan dan energi, dll.

Pada pekan ini saja, Isam diajak Prabowo buat menemani Bill Gates. Isam menjadi etalase Prabowo ke muka bisnis internasional sebagai sosok borjuasi nasional yang sukses.

Pembaca, kita punya pengalaman kolektif bagaimana negara dikelola dengan konflik kepentingan yang ugal-ugalan seperti sekarang, yang bibitnya sudah ditanam selama 10 tahun Jokowi kemarin. Saya berharap kalian masih setia menjadi Kawan M—sebab sekarang harapan adalah sebuah disiplin—untuk mendukung proyek jurnalisme publik yang diusung Project Multatuli, sebagai bagian secara aktif memberdayakan harapan publik.