Investigasi IndonesiaLeaks: Kebakaran di Lahan Sitaan Tentara


Investigasi IndonesiaLeaks: Kebakaran di Lahan Sitaan Tentara

Rekomendasi dari Project Multatuli

Pada 6 Oktober 2026, Prabowo memuji kerja Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) karena berhasil menyelamatkan 6,2 juta hektare (ha) lahan hutan dari kerusakan.

Ini kontras dengan temuan IndonesiaLeaks akan adanya kebakaran di minimal 26 konsesi yang sudah ditertibkan Satgas PKH, dengan lebih dari 10.000 titik panas sejak Januari 2025–September 2026. Greenpeace mencatat minimal 5.380 ha terbakar di 8 konsesi pada Juli–September 2026.

Klaim “penyelamatan” hutan Satgas PKH pun perlu diuji. Dari lahan sitaan, hanya sebagian atau sekitar 18% yang diserahkan kepada Kementerian Kehutanan. Dalam laporan terakhir Satgas PKH, sekitar 4,23 juta ha dari 6,2 juta ha telah diserahkan ke Agrinas Palma, yang merupakan BUMN baru di bawah kepresidenan Prabowo yang sekarang menjadi korporasi sawit terbesar di dunia.

Soal kebakaran lahan, Satgas PKH menyatakan tanggung jawab ada pada penerima lahan karena Satgas “tidak melakukan aktivitas apapun.” Kemenhut menyebut penanggung jawab harus ditentukan per lokasi dan belum bisa mengonfirmasi temuan.

Janang Firman Palanungkai dari WALHI Kalteng berkata pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kebakaran di eks konsesi PT GAP di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, adalah pemilik lahan yang baru alias Agrinas Palma.

Akan tetapi, meskipun terus melakukan aktivitas bisnis di lahan sitaan, Agrinas tidak melakukan apa-apa soal kebakaran. Laporan internal Agrinas 2025 setebal 530 halaman tidak memuat kata kunci hotspot, karhutla, maupun gambut. Perusahaan hanya menggunakan narasi “patroli titik rawan api.” Dalam rilis pers yang terbit awal November, Agrinas menekankan untuk “memperkuat kesiapsiagaan” dan “sinergi” dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)--yang anggarannya dipangkas atas nama efisiensi pemerintahan Prabowo.

Laporan ini adalah bagian dari serial #BadanUsahaMilikMiliter yang menginvestigasi lahirnya model baru pengelolaan sumber daya alam yang mempertemukan kekuatan militer dan bisnis negara. Serial ini dikerjakan dengan kolaboratif bersama IndonesiaLeaks untuk mendalami benang kusut tata kelola kawasan hutan, keterlibatan aparat keamanan, hingga arah baru penguasaan aset hutan.

Project Multatuli

Project M adalah gerakan jurnalisme publik yang melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Langganan nawala kami untuk mendapatkan rekomendasi bacaan berbasis jurnalisme telaten. Dukung kami dengan menjadi Kawan M mulai dari Rp30 ribu per bulan.

Read more from Project Multatuli

AI, Pemilu, dan Kuasa Korporasi: Membaca Laporan Anthropic dari Indonesia Rekomendasi dari Devina Heriyanto Perusahaan AI seperti Anthropic tak bisa menjadi otoritas tunggal dalam menentukan ancaman AI karena kepentingan geopolitik dan bisnisnya menuntut pengawasan independen. (Project M/Herra Frimawati) Pada September lalu, perusahaan teknologi Anthropic yang memproduksi platform kecerdasan buatan (AI) Claude merilis laporan berjudul Detecting and countering misuse of AI. Laporan ini...

Siapa yang Membunuh Bambang Setiawan? Polisi dan #DaruratKekerasanAparat Rekomendasi dari Project Multatuli Anggota Polri dalam gerombolan hitam-hitam pengeroyok Fatur dan Bambang. (Project M) Pada 27 Agustus malam, Bambang Setiawan, warga Pejompongan, Jakarta Barat, berumur 60 tahun, dikeroyok dan diseret dan dibunuh oleh gerombolan berpakaian hitam-hitam. Bambang adalah penjual cermin dan bingkai di toko Istaka Jaya Frame di Pejompongan Raya, berjarak 50 meter dari gang rumahnya. Ia...

Maramba Eti: Menyembuhkan Luka Perbudakan di Sumba dari Dalam Rekomendasi dari Devina Heriyanto Tugas bersama pemerintah daerah, gereja, LSM, dan masyarakat adalah mengenali keberadaan perempuan ata serta memastikan hak-hak dasar dan martabat mereka tidak lagi terabaikan. (Project M/Sekarjoget) Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, menjadi sorotan publik pada bulan Juli 2026 setelah terbitnya artikel dari kantor berita asal Prancis, Agence France-Presse (AFP) tentang dugaan perbudakan,...