Siapa yang Membunuh Bambang Setiawan? Polisi dan #DaruratKekerasanAparatRekomendasi dari Project Multatuli Pada 27 Agustus malam, Bambang Setiawan, warga Pejompongan, Jakarta Barat, berumur 60 tahun, dikeroyok dan diseret dan dibunuh oleh gerombolan berpakaian hitam-hitam. Bambang adalah penjual cermin dan bingkai di toko Istaka Jaya Frame di Pejompongan Raya, berjarak 50 meter dari gang rumahnya. Ia meninggalkan seorang istri, dua anak, dan seorang cucu. Malam itu, Bambang hanya ingin mematikan lampu toko yang masih menyala. Ia tidak kembali sampai larut malam. Lewat pukul 3 pagi, barulah anaknya mengenali sosoknya dalam sebuah video yang menggambarkan seorang pria baju berwarna hitam diseret, ditendang, dipukuli dengan balok kayu hingga kepalanya tampak berlumur darah. Dalam video lainnya, tampak korban diseret dengan kondisi sudah tidak bergerak. Gerombolan orang tak dikenal yang menyeretnya itu berseru, “Bawa! Bawa! Bawa!” Selepas peristiwa pembunuhan Bambang, Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka berinisial DS, 33 tahun; DDS, 29 tahun; dan FP, 23 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyebut ketiga tersangka itu pekerja harian lepas. Polda Metro Jaya tidak menampilkan ketiga wajah tersangka dalam konferensi pers pada 12 September 2026. Ketiganya memakai masker penutup wajah atau balaclava. Investigasi hasil kolaborasi antara Project Multatuli, BBC News Indonesia, dan Suara.com menelusuri setidaknya 12 pelaku pengeroyokan diduga adalah aparat kepolisian Indonesia. Di antara mereka membawa tanda pengenal dan borgol plastik merah. Salah satunya teridentifikasi diduga anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ini bukan kali pertama polisi melakukan kekerasan dalam mengawal demonstrasi di Indonesia. Pada demo Agustus 2025 misalnya, represi gila-gilaan merebak. Pengemudi ojek online Affan Kurniawan di Jakarta tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Direktur Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (UII) Eko Riyadi berargumen bahwa kultur kekerasan ini mendarah sejak pendidikan polisi yang masih bercorak militer ketimbang sipil, meskipun institusi kepolisian sudah terpisah dari tentara sejak Reformasi. “Jadi, saya sangat khawatir kekerasan yang mereka lakukan itu terlembaga dan terjustifikasi secara etis, moral, maupun hukum.”
Project Multatuli banyak memberitakan soal #DaruratKekerasanAparat. Kultur kekerasan dan impunitas di tubuh Polri telah menjadikan lembaga penegak hukum ini 'superbody', sangat berkuasa dan menjadi alat gebuk penguasa, sehingga nyaris sia-sia mengawasinya secara eksternal maupun internal. Berbagai kasus kematian di tangan polisi serta aksi protes publik digebuki polisi menunjukkan juga betapa darurat demokrasi kita. |
Project M adalah gerakan jurnalisme publik yang melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Langganan nawala kami untuk mendapatkan rekomendasi bacaan berbasis jurnalisme telaten. Dukung kami dengan menjadi Kawan M mulai dari Rp30 ribu per bulan.
Investigasi IndonesiaLeaks: Kebakaran di Lahan Sitaan Tentara Rekomendasi dari Project Multatuli Foto udara kawasan hutan dengan bekas bara api yang diduga telah menjadi wilayah konsesi nikel di Pulau Gebe, Halmahera Tengah. (Project M/IndonesiaLeaks). Pada 6 Oktober 2026, Prabowo memuji kerja Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) karena berhasil menyelamatkan 6,2 juta hektare (ha) lahan hutan dari kerusakan. Ini kontras dengan temuan IndonesiaLeaks akan adanya kebakaran di...
AI, Pemilu, dan Kuasa Korporasi: Membaca Laporan Anthropic dari Indonesia Rekomendasi dari Devina Heriyanto Perusahaan AI seperti Anthropic tak bisa menjadi otoritas tunggal dalam menentukan ancaman AI karena kepentingan geopolitik dan bisnisnya menuntut pengawasan independen. (Project M/Herra Frimawati) Pada September lalu, perusahaan teknologi Anthropic yang memproduksi platform kecerdasan buatan (AI) Claude merilis laporan berjudul Detecting and countering misuse of AI. Laporan ini...
Maramba Eti: Menyembuhkan Luka Perbudakan di Sumba dari Dalam Rekomendasi dari Devina Heriyanto Tugas bersama pemerintah daerah, gereja, LSM, dan masyarakat adalah mengenali keberadaan perempuan ata serta memastikan hak-hak dasar dan martabat mereka tidak lagi terabaikan. (Project M/Sekarjoget) Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, menjadi sorotan publik pada bulan Juli 2026 setelah terbitnya artikel dari kantor berita asal Prancis, Agence France-Presse (AFP) tentang dugaan perbudakan,...