Jejak Kelam Militer: Dari Bisnis Senjata, Pungli, hingga Impunitas

Rekomendasi dari Project Multatuli

DPR RI mengesahkan revisi UU TNI yang memberikan peran lebih pada militer dalam urusan sipil, menguatkan kendali presiden atas TNI, dan menaikkan batas usia pensiun. Kelompok masyarakat sipil menolak UU TNI yang baru karena berpotensi mengembalikan dwifungsi militer seperti zaman Orde Baru.

Rekam jejak militer di Indonesia memang kelam dan penuh impunitas. Banyak kekerasan terjadi di masa lalu, tidak pernah diselesaikan secara adil. Belum lagi, pelanggaran-pelanggaran seperti keterlibatan dalam bisnis, menjual jasa keamanan, dan pungutan liar.

Berikut adalah beberapa reportase Project Multatuli terkait TNI:

Kuburan Massal di Sekitar Ladang Gas ExxonMobil: Kisah Penyiksaan Warga Aceh, Dua Dekade Silam Oleh Firdaus Yusuf | Terbit: 9 Desember 2022 Sebagai pemilik saham PT Arun, ExxonMobil Indonesia membayar jasa aparat militer Indonesia untuk mengamankan operasional perusahaan. Dalam operasi pengamanan itu, para anggota Kopassus, elite tempur Angkatan Darat, melakukan penyiksaan terhadap warga Aceh yang dicap bagian dari Gerakan Aceh Merdeka. Penyiksaan ini dilakukan di area Pos Satuan Taktis dan Strategis (Sattis), termasuk Pos Sattis Rancong di dalam Kompleks ExxonMobil di Lhokseumawe. ​[Baca selengkapnya]​

‘Kau OPM?’: Trauma Operasi Militer Indonesia di Balik Rencana Pembangunan Bandar Antariksa Biak di Papua Oleh Permata Adinda | Terbit 4 April 2022 Warga mengetahui keberadaan sertifikat pelepasan tanah kepada LAPAN pada 2002. Pada 1982, mereka hanya menandatangani daftar hadir dan menyetujui biaya ganti rugi tanaman, diawasi tentara-tentara Koramil. Anggota Babinsa memberi ancaman: kalau menolak berarti menghalangi ‘pembangunan’, dan karena kamu melawan, maka kamu bagian dari Organisasi Papua Merdeka. Praktik perampasan lahan seperti ini meluas di Papua, sampai sekarang. ​[Baca selengkapnya]​

Di Balik Bisnis Perdagangan Senjata Api di Papua Oleh Project Multatuli | Terbit 20 Desember 2023 Seorang anggota Brimob Kelapa Dua ditangkap karena menjual senjata. Ia bekerja dengan seorang Babinsa di Papua dan seorang prajurit di Jakarta. Bisnisnya lancar sampai tidak bisa lagi ditolerir. Maka dia ditangkap. Tapi bisnis gelap ini tidak benar-benar mati. Tanah Papua, yang oleh TNI dan Polri dianggap sebagai kawasan operasi militer non-perang, adalah kehidupan sipil tanpa harga yang paling termiliterisasi di Indonesia. Jumlah peredaran senjatanya sudah pasti tinggi saat tinggi pula eskalasi operasi militer Indonesia di sana. Hasilnya: jumlah kematian warga sipil semakin banyak dan semakin banyak pula—puluhan ribu orang asli Papua–yang menjadi pengungsi internal. Pendekatan militeristik di Tanah Papua, yang membunuh upaya pendekatan dialog, terus dipertahankan oleh pemerintah Indonesia. ​[Baca selengkapnya]​

Menelusuri Dugaan Kapal Ilegal dan Pungli di Pelabuhan Lantamal XI Merauke Oleh Project Multatuli | Terbit 27 Oktober 2022 Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Merauke, Papua Selatan, selama empat tahun terakhir anjlok. Dari ribuan kapal yang tercatat, hanya tinggal 900 lebih kapal per September 2022. Dugaannya, banyak kapal yang menguras isi Laut Arafura, tidak membongkar muatan di PPN Merauke. Bisnis gelap ini ditaksir merugikan ekonomi riil puluhan miliar rupiah. ​[Baca selengkapnya]​

Klab Buku Santai

Mari membaca untuk melawan dan merawat ingatan, ketimbang habis berjam-jam doomscrolling saat libur Lebaran.

Pertemuan pertama klab buku ini akan diadakan pada:

Tempat: Kantor Project Multatuli, Jalan Raya Kebayoran Lama 18 CD, Jakarta Selatan (tautan Google Maps)

Hari, tanggal: Sabtu, 22 Maret 2025

Waktu: Pk. 15.00-16.30

Agenda:

• Perkenalan & ngobrol santai
• Bertukar rekomendasi bacaan
• Berbagi tips agar bisa fokus (anti-brainrot)

Daftarkan dirimu ke WhatsApp Project Multatuli (+62 878-1502-9646) atau dengan membalas pesan ini (supaya kami tahu perlu siapkan takjil berapa).

Mohon maaf bahwa akses kantor kami masih belum ramah teman-teman dengan disabilitas dan lansia (ada tangga yang cukup tinggi). Kami menyarankan teman-teman untuk menggunakan kendaraan umum karena lahan parkir yang terbatas.