Kriminalisasi dan Represi Ruang Sipil di Tengah Meredupnya Aksi ProtesRekomendasi dari Project Multatuli Jalanan mulai sepi dari aksi demonstrasi setelah sepanjang sepekan pada akhir Agustus 2025 menjadi mimbar bebas publik mengutarakan pendapat. Namun, di balik itu, polisi menangkap ribuan orang, menahan ratusan, dan menetapkan puluhan tersangka. Berbekal pasal penghasutan dan pasukan siber yang memantau pembicaraan di berbagai platform media sosial, polisi memburu mahasiswa, pelajar, warga biasa, seniman, pekerja kantoran, bahkan anak di bawah umur. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Iqbal M. Nurfahmi, menilai proses penangkapan dan penetapan tersangka pada banyak orang pasca aksi protes Agustus-September sebagai tindakan kepolisian yang represif. Terlebih lagi pasal yang polisi pakai, seperti pasal penghasutan, terkesan dipaksakan. Tindakan kepolisian demikian, menurut Iqbal, seolah menyebarkan ketakutan semata terhadap orang-orang yang resah dan berani bersuara. “Dalam kejadian ini, kepolisian cenderung memfokuskan perhatian mencari-cari orang untuk ‘membangun kasus’ kemudian dilakukan pemidanaan. Seharusnya penegakan hukum didahului pencarian fakta yang komprehensif,” ujar Iqbal. Kami memotret secuil saja kisah tentang bagaimana polisi menangkap, menahan, dan memburu orang-orang biasa. Skala represi paling luas dan ugal-ugalan sejak reformasi 1998.
Pekan ini, Direktur Eksekutif Project M, Evi Mariani juga menulis sebuah Ide dan Esai berjudul “Yang Ditakuti Penguasa: Warga Biasa yang Melakukan Hal Sederhana”. Menurutnya, penangkapan massal ini merupakan bagian dari “teror psikologis” untuk membungkam pemikiran kritis. Tapi, ini menunjukkan ketakutan negara atas warganya sendiri. Sebagai gerakan jurnalisme publik, Project Multatuli menjadi bagian dari perlawanan dengan terus melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan yang makin ugal-ugalan. Akan tetapi, media independen dan kritis pun terus menjadi sasaran represi. Oleh karena itu, kami butuh bantuanmu sebagai Kawan M untuk meneruskan keberlangsungan jurnalisme publik. *** Project Multatuli akan hadir dalam Festival HAM yang diselenggarakan oleh INFID pada hari Sabtu, 27 September, 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dalam rangka menggalang dukungan pembaca, kami membuka pre-order pemesanan merchandise untuk diambil pada hari H. Jika kamu ingin menunjukkan dukungan kepada jurnalisme publik lewat kaos atau tote bag, kamu bisa memesannya lewat formulir ini. |
Project M adalah gerakan jurnalisme publik yang melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Langganan nawala kami untuk mendapatkan rekomendasi bacaan berbasis jurnalisme telaten. Dukung kami dengan menjadi Kawan M mulai dari Rp30 ribu per bulan.
#TraumaLintasGenerasi: Ketika Anak Muda Hidup dengan Luka Kekerasan Negara yang Terus Menganga Rekomendasi dari Devina Heriyanto Dalam semangat Hari HAM yang diperingati sedunia pada 10 Desember, Project Multatuli menerbitkan serangkaian tulisan dalam serial #TraumaLintasGenerasi. Serial ini berfokus pada kisah-kisah personal terkait kejahatan kemanusiaan negara, dari sudut pandang generasi ketiga dan seterusnya. Serial ini adalah ruang untuk mencatat luka sebagai ruang pemulihan trauma di...
Habis Gelap di Batam, Terbitlah Terang di Singapura Rekomendasi dari Devina Heriyanto Seorang warga menanak nasi di rumahnya di Pulau Mubut, Karas, Batam, Kepulauan Riau. Warga pulau-pulau kecil yang sebagian besar nelayan hanya menginginkan listrik yang stabil, cukup untuk kebutuhan sehari-hari seperti menyimpan ikan di kulkas atau membuat es, mencuci pakaian, menonton televisi tanpa harus menunggu sore datang. (Project M/Andaru KZ) Lee Kuan Yew, perdana menteri Singapura pertama, pernah...
Laman Khusus Dosa-dosa PSN Rekomendasi dari Project Multatuli Laman khusus serial #ProyekSengsaraNasional Project Multatuli meluncurkan laman khusus untuk serial #ProyekSengsaraNasional yang membahas daya rusak masif dan kekuasaan semena-mena di balik proyek-proyek dengan label Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejak pertama diperkenalkan pada 2016, skema PSN jadi jalan bebas hambatan bagi mereka yang punya uang dan akses ke kekuasaan. Tanpa partisipasi publik, aturan diutak-atik untuk...