Kriminalisasi Masyarakat Adat Maba Sangaji: Tidak Diakui sebagai Pejuang Lingkungan, Malah Dicap Preman

Rekomendasi dari Devina Heriyanto

Hampir lima bulan keluarga korban kriminalisasi sebelas masyarakat Maba Sangaji mencari keadilan. Mereka bolak-balik dari kampung di Halmahera Timur ke Ternate dan Tidore menyeberang laut dan darat setiap kali besuk atau mengikuti persidangan. Jarak dari Maba ke Ternate atau Tidore hampir 8 jam perjalanan.

Sebelas anggota masyarakat adat Maba Sangaji ditangkap ketika melakukan ritual adat yang meminta penghentian aktivitas tambang nikel yang sudah merusak hutan adat, sungai, dan mata air. Kerusakan lingkungan besar-besaran akibat pertambangan nikel bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan 'tali asih' atau ganti rugi atas tanah yang nilainya ditetapkan sendiri oleh perusahaan tanpa persetujuan warga.

Salah satu tahanan adalah Umar Manado, kapita darat di bawah Gimalaha Maba Sangaji, yang berada di bawah Sangaji Maba atau pejabat adat setara gubernur yang ditunjuk langsung oleh Kesultanan Tidore. Meski begitu, Sangaji Maba tetap menjadi daerah swatranta atau otonom.

Sebagai kapita, Umar bertugas menjaga hutan, sungai, dan sumber kehidupan kampung dari segala macam ancaman. Ketika ada aktivitas pertambangan yang merusak hutan adat, Umar berdiri paling depan. Ia tahu, setiap pohon yang tumbuh, setiap aliran air di Kali Sangaji, adalah urat nadi kehidupan.

“Saya ini so menyatu dengan tanah ini,” kata Umar. Suaranya bergetar, tapi sorot matanya tajam. “Jadi kalau ada yang kase rusak tanah itu, saya paling marah.”

Warga merasa tak ada jalan lain selain mereka sendiri yang menghentikan aktivitas tambang. Mereka tidak percaya lagi pada perangkat desa yang dinilai sudah jadi ‘kaki tangan’ perusahaan. Berbekal keputusan tetua adat, 27 orang perwakilan melakukan ritual di hutan yang sudah menjadi tanah tandus.

Mereka disambut suara tembakan. Diintimidasi berhari-hari. Ketika menggelar ritual penancapan bendera kabasarang atau empel, mereka ditangkap aparat negara dan dibawa ke Mapolda Maluku Utara tanpa pendampingan hukum. 16 orang dibebaskan, 11 orang ditetapkan tersangka.

Sampai sekarang mereka masih memperjuangkan keadilan. Hakim bersikeras bahwa mereka bukan pejuang lingkungan. Alih-alih, mereka dicap preman.

Rabul Sawal, akrab dipanggil Ajun, adalah kontributor Project Multatuli dari Pulau Halmahera. Sejak 2022, Ajun telah menulis dampak industri nikel yang merampas ruang hidup masyarakat adat di Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya.

Untuk reportasenya tentang kriminalisasi masyarakat adat Maba Sangaji ini Ajun harus berkorespondensi selama berbulan-bulan dengan para korban, termasuk lewat surat.

Jika kamu merasa laporan jurnalistik seperti tulisan Ajun ini penting, tolong dukung Project Multatuli. Kami berkomitmen untuk terus mengangkat cerita perjuangan masyarakat yang kisah dan perspektifnya sering tidak mendapat tempat di media arusutama.

​Dukung kami dengan jadi Kawan M.​

​
​

​
​