Masalah Perburuhan di Indonesia: Standard Kesehatan Diskriminatif, Pekerjaan Rentan Masalah, Risiko Tanggung Sendiri

Rekomendasi dari Devina Heriyanto

Tiga reportase terbaru dari Project Multatuli membahas soal peliknya isu perburuhan di Indonesia. Bukan hanya kesulitan mencari pekerjaan yang layak seperti yang dialami oleh anak muda #GenerasiCemas, permasalahannya juga mencakup standard kesehatan yang menutup akses bagi banyak orang, tidak adanya perlindungan dari beban kerja yang berlebihan, serta dalam kasus anak buah kapal (ABK) yang baru-baru ini viral, terjebak jadi "tumbal" kasus narkotika.

Label Unfit to Work: Kandasnya Mimpi Calon Buruh Migran dengan HIV dan Bipolar

Oleh Venda Pratama | Terbit 6 Maret 2026

Pekerja kapal pesiar yang terinfeksi HIV dinyatakan unfit to work atau tidak kayak bekerja. Padahal, perusahaan pemilik kapal-kapal pesiar berbendera Australia, Uni Eropa, Amerika Serikat, bahkan yang berbendera negara kecil seperti Bahamas tidak melarang orang dengan HIV untuk bekerja. Meski sudah mengelola infeksi HIV dengan terapi obat hingga tidak menular lagi, seorang pekerja malah mendapat tanggapan sinis dari dokter dan gagal lulus tes kesehatan, sehingga kehilangan harapan.

Masalah yang sama juga dihadapi dengan orang dengan gangguan kesehatan mental. Made Diah Negara, peneliti PPH Atma Jaya yang fokus pada isu kesehatan mental, berkata bahwa pelarangan untuk bekerja justru memperburuk kondisi memicu isolasi dan membuat penyintas kehilangan arah hidup. “Dan justru memicu kekambuhan,” ujarnya. Oleh sebab itu, “Aturan ini perlu direformasi,” katanya. [Baca selengkapnya]​

‘Hukum Indonesia Tidak Adil’: ABK Dituntut Pidana Mati

Oleh Yogi Eka Sahputra | Terbit 4 Maret 2026

Fandi Ramadhan, seorang anak buah kapal berumur 26 tahun, dituntut hukuman mati. Ia didakwa terlibat dalam penyelundupan sabu seberat hampir 2 ton. Kasus ini jadi sorotan bagaimana seorang pekerja di posisi terbawah dijadikan tumbal dari rantai sindikat narkotika transnasional.

Pada sidang pembacaan putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (5 Maret), Fandi mendapatkan vonis 5 tahun penjara.

Bagi Ibu Fandi, Nirwana, putusan itu belum menghadirkan keadilan. “Belum ada keadilan untuk anak saya. Saya berharap Fandi bebas,” katanya sambil menangis setelah sidang. [Baca selengkapnya]​

Sopir Trailer Tanjung Priok: Menanggung Logistik Nasional, Celaka Urusan Personal

Oleh Rokky Rivandy | Terbit 24 Februari 2026

Sopir trailer sering mendapat stereotipe buruk di jalan karena muatan berlebih dan gaya mengemudi yang ugal-ugalan. Padahal, di balik itu, ada tekanan kerja dan sistem logistik nasional yang mengesampingkan keselamatan pribadi pekerjanya, belum lagi upah murah dan ketidakpastian.

Tidak memiliki jaminan sosial baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Tidak ada asuransi Jasa Raharja ataupun asuransi swasta lainnya. Padahal sopir trailer menghabiskan waktu setiap hari di jalanan Indonesia yang menurut data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa menewaskan tiga orang setiap jamnya. Ketika ada kecelakaan kerja, sopir trailer seringkali harus menanggung biaya perbaikan atau pengganti sendiri.

Seperti pengemudi kurir dan ojek online, sopir trailer juga merupakan korban dari skema kemitraan. [Baca selengkapnya]​

​
​