Mixtape Militerisasi di Papua

Oleh Fahri Salam, pemimpin redaksi Project Multatuli

Saya baru saja merilis artikel riset mengenai jumlah tentara non-organik di Papua. Riset ini dikerjakan bareng Made Supriatma, peneliti militer dan politik dari ISEAS Singapura, dibantu Johanes Hutabarat untuk konfirmasi ke sumber-sumber resmi (yang tidak direspons), dan tulisan kami diedit dengan baik sekali oleh Viriya Singgih.

Kami menyimpulkan sedikitnya ada 17.780 militer non-organik di Papua. Istilah resminya BKO TNI Papua. BKO maksudnya ‘bawah kendali operasi’ di mana pasukan tentara ini didatangkan dari luar ke Papua secara bergantian, biasanya paling lama setahun, karena itu mereka disebut non-organik.

Ini kelanjutan dari riset kami sebelumnya, dirilis akhir tahun lalu, yang menghitung ada 83.177 tentara dan polisi lokal (organik) di Papua. Di artikel terbaru juga kami masukkan hitungan 2.239 polisi non-organik dari Korps Brimob, yang banyak bertugas untuk penegakan hukum di “daerah rawan” dan pengamanan PT Freeport Indonesia.

Dengan begitu, memainkan perbandingan, jumlah aparat keamanan TNI & Polri di Papua ada 103.196. Rasionya dengan penduduk sipil 1:57 alias 1 aparat keamanan mengawasi 57 penduduk Papua.

Dibandingkan rasio nasional, kehadiran aparat keamanan di Papua sekitar 6 kali lipat lebih padat. Mengukur skala, Mabes TNI dan Polri mengirimkan 12% personelnya ke Papua yang populasinya hanya 2% penduduk Indonesia.

Maka kami menyimpulkan apa yang sekarang terjadi di Tanah Papua adalah operasi militer, meski pemerintah Indonesia atau DPR atau Presiden Prabowo tak pernah mendeklarasikannya secara resmi.

Bagian paling menarik dan membingungkan buat saya adalah menghitung biaya operasi personel dan biaya logistik belasan ribu tentara non-organik itu. Sebab, setan ada di detail, dan tentara kita tidak punya pintu ajaib, mereka datang ke Papua perlu biaya.

Menggunakan tabulasi dan estimasi alokasi paling konservatif, setidaknya uang pajak kita alias anggaran publik kita dipakai oleh rezim sekarang sebesar Rp2,34 triliun untuk menopang kesejahteraan dan keselamatan operasi untuk 17.780 prajurit BKO itu.

Operasi perang ini telah menciptakan lebih dari 122 ribu pengungsi orang Papua sejak Desember 2018 hingga Juni 2026, berdasarkan data yang tercatat oleh organisasi pemantau HAM independen, Human Rights Monitor.

Tentara dan polisi yang dioperasikan oleh rezim perang ini dibagi dan disebar ke dalam berbagai satgas. Ada satgas pengamanan perbatasan, ada satgas teritorial, ada satgas tempur ‘Habema’, ada satgas pemburu Raider dan Rajawali, ada Satgas Mandala dari unit Kopassus, ada satgas gabungan dengan Polri seperti Satgas Cartenz dan Satgas Amole.

Kesemuanya membentuk pola operasi tempur, non-tempur alias teritorial, intelijen, dan pengamanan perbatasan statis/permanen.

Sementara militer lokal di Papua, yang sekarang terbagi menjadi tiga Kodam, bertugas sebagai “paku” operasi alias mengamankan sirkuit, satgas-satgas BKO yang rutin dikirim setiap tahun bergerak di dalam sirkuit itu.

Kami mengistilahkan sirkuit ini adalah sistem pendudukan. Alias, apa yang terjadi di Papua tak bisa cukup disebut “operasi dalam negeri” (istilah resmi militer), tetapi operasi pendudukan militer.

Menurut kami, artikel yang rilis hari ini adalah laporan perdana yang serius dan solid tentang jumlah tentara non-organik di Papua. Selama ini kita tahu bahwa ada pasukan-pasukan dari luar yang dikirim ke Papua, tapi tidak tahu persis berapa jumlahnya? Di mana saja penugasannya? Dll. Artikel kami menjawab pertanyaan mendasar tersebut.

Estimasinya adalah 31 dari 42 kabupaten/kota di Tanah Papua, atau hampir ¾ wilayahnya diduduki tentara non-organik.

Saya mengerjakan artikel ini lambat sekali, ragu dan mengulangi terus-menerus riset yang sama, melihat lagi data-datanya dan angka-angkanya, dengan mengecek ke sumber-sumber terbuka dan wawancara sana-sini, sejak kami memulainya setahun lalu untuk mengitari wilayah pasukan non-organik TNI di Tanah Papua.

Seperti berdoa, setiap malam saya membuka ratusan akun TikTok tentara, mencocokkan data-data internal TNI yang kami dapatkan, mengecek lewat medsos apakah pasukan-pasukan itu ada di lapangan, kira-kira kerjaan saya sudah macam seorang ‘formil’ alias military enthusiast alias war buff.

Tak cuma algoritma medsos saya berisi konten tentara satgas BKO Papua, mimpi saya pun sampai-sampai juga mimpiin tentara. Tak pernah terbayangkan dalam impian liar sekalipun bahwa kelak, dalam karier wartawan yang tidak punya masa depan ini, saya bakal memimpikan tentara. Entah saya suka atau trauma.

Dari sana saya tahu tren tentara menyematkan lagu di akun-akun TikTok-nya.

Kalau kontennya mengenai perpisahan di dermaga kapal perang yang akan memberangkat mereka atau suaminya atau pacarnya, maka lagunya “Bale Pulang” (yang di YouTube lagu ini sudah berumur 4 tahun dan sudah ditonton 65 juta).

Lagu ini sangat generik bagi tentara-tentara BKO di akun medsosnya. Bikin saya hapal liriknya.

Lagu kedua yang tidak sering tapi pernah dipakai beberapa akun prajurit dalam perjalanan pergi atau pulang lewat kapal-kapal perang dalam pratugas maupun purnatugas ke Papua adalah “Lenso Merah” (Keliling Papua). Di YouTube, usia lagu ini hampir 7 tahun dan ditonton lebih dari 6 juta. Saya lebih suka lagu ini ketimbang yang pertama. Saya menduga prajurit yang memakai lagu ini di video TikTok-nya adalah seorang skena.

Lagu ketiga yang sangat jarang dipakai tentara tapi pernah muncul sekali atau dua kali dari akun mereka adalah lagu “Sanikira”, yang dibuat Pace Santana. Tentara yang menyematkan lagu ini bertugas di Merauke ketika saya mau mengecek Yonif BKO yang ditugaskan di Papua Selatan itu. Jelas seorang tentara ini adalah seorang hipster.

Lagu ketiga ini yang paling cocok dengan saya.

Pace Santana pasti tidak bakal mengira bahwa lagu hits-nya akan dipakai oleh tentara yang sedang menjalan operasi militer di tanahnya.

Mari dukung kerja-kerja jurnalisme yang saya dan teman-teman lakukan di Project Multatuli dengan menjadi anggota lewat membership Kawan M. Mari kita ingat Papua. Dan tak cuma ingat, mari kita perjuangkan Papua menjadi Tanah Damai, stop operasi militer di Papua, tarik sepenuhnya tentara non-organik di Papua.

​
​

​
​