Pulau-pulau Sekecil Itu Berkelahi dengan Raksasa Tambang Nikel


Pulau-pulau Sekecil Itu Berkelahi dengan Raksasa Tambang Nikel

Rekomendasi dari Devina Heriyanto

Ekspansi industri nikel mengancam masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil di Sulawesi.

Dengan luas sekitar 873 km², Pulau Kabaena di Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori pulau-pulau kecil yang dilindungi oleh UU No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km². Sesuai undang-undang tersebut, aktivitas pertambangan tidak boleh dilakukan di Pulau Kabaena.

Namun, ruang hidup di Pulau Kabaena semakin terdampak oleh ekspansi pertambangan nikel. Saat ini ada 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif yang tersebar di enam kecamatan di Pulau Kabaena.

Suku Bajo di Pulau Kabaena, yang terkenal sebagai orang laut, terancam kehilangan cara hidup mereka. Limbah dan debu nikel memusnahkan budidaya rumput laut. Ikan pun sudah sulit ditemui di daerah tangkap pesisir laut yang terjangkau sampan. Akibatnya, nelayan suku Bajo terpaksa mencari ikan ke perairan lebih jauh dan dalam meski sampan mereka tidak memadai untuk itu.

Editor foto Project Multatuli, Adrian Mulya, merekam kesulitan warga bertahan hidup di tengah kehancuran ekologis besar-besaran akibat pertambangan nikel di Pulau Kabaena.

Rabul Sawal, kontributor dari Pulau Halmahera, juga merekam perjuangan warga untuk bertahan hidup di Pulau Gebe.

Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara, menjadi korban rakusnya pengusaha nikel. Luasnya hanya berkisar 22 ribu hektare, setara Kota Bekasi. Kekayaan alam di pulau kecil itu perlahan habis dilahap tambang. Hutan seluas 1.065 ha hilang, sementara jumlah lahan konsesi nikel telah mencapai 3.209 ha. Warga menduga aktivitas penambangan telah merusak lahan perkebunan warga, termasuk kebun sagu yang menjadi sumber pangan warga, dan mencemari kawasan mangrove di perairan.

Selain itu, warga Pulau Gebe harus menyiasati hidup sebab air dikotori tambang. Kondisi tata air di Pulau Gebe termasuk kategori rendah karena pulau ini termasuk pulau kecil yang banyak didominasi batu-batu karang. Tidak terdapat sungai besar dan gunung tinggi. Air untuk kebutuhan warga diperoleh dari sumur, sumber mata air hutan dan perbukitan seperti di Tanjung Ueboelie, dan dari telaga yang diambil oleh PDAM.

Ironisnya, di tengah keterbatasan untuk mengakses air, lokasi mata air justru diokupasi pertambangan nikel. Mata air di Tanjung Ueboelie diakses terbatas dan tidak dikelola secara kolektif oleh warga. Dalam sebulan warga mesti mengeluarkan Rp840 ribu untuk kebutuhan air bersih saja.

Cerita ini mirip sekali dengan reportase kami sebelumnya dari Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Laporan Yuli Z. yang terbit pada Februari 2024 juga mengungkap kehancuran ekologis di Pulau Wawonii akibat aktivitas pertambangan nikel oleh PT Gema Kreasi Perdana, anak perusahaan Harita Group. Tanah yang biasa dipakai untuk kebun warga jadi galian tambang, air yang biasa dipakai warga untuk makan, minum, mencuci, dan sanitasi jadi keruh, bahkan merah seperti bumbu kacang, menurut pembaca kami. Akibatnya, warga menderita masalah kesehatan.

Project Multatuli telah mengangkat berbagai dampak dari ekspansi industri nikel dalam serial #HilirisasiOligarki. Liputan kami di lapangan dan penelusuran data menemukan ambisi dalam ekspansi nikel hanya menguntungkan segelintir elite, serta lebih banyak mengesampingkan hak-hak masyarakat adat, penduduk lokal, hingga keselamatan pekerja.

Dukung kami untuk terus menyajikan serial liputan yang melayani masyarakat terpinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan.

Project Multatuli

Project M adalah gerakan jurnalisme publik yang melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Langganan nawala kami untuk mendapatkan rekomendasi bacaan berbasis jurnalisme telaten. Dukung kami dengan menjadi Kawan M mulai dari Rp30 ribu per bulan.

Read more from Project Multatuli

Semakin Ditekan, Semakin Melawan: Gen Z Diberangus Rezim Prabowo Rekomendasi dari Devina Heriyanto Ilustrasi perburuan dan pembungkaman massal setelah demonstrasi Agustus-September 2025. (Project M/Erriz Dwi) Perburuan dan pembungkaman massal pasca-demonstrasi Agustus-September 2025 membuat 703 orang menjadi tahanan politik di seluruh Indonesia. Permata Adinda menulis analisis profil tahanan politik berdasarkan data yang diterbitkan Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) per 14 Februari...

Masalah Perburuhan di Indonesia: Standard Kesehatan Diskriminatif, Pekerjaan Rentan Masalah, Risiko Tanggung Sendiri Rekomendasi dari Devina Heriyanto Tiga reportase terbaru dari Project Multatuli membahas soal peliknya isu perburuhan di Indonesia. Bukan hanya kesulitan mencari pekerjaan yang layak seperti yang dialami oleh anak muda #GenerasiCemas, permasalahannya juga mencakup standard kesehatan yang menutup akses bagi banyak orang, tidak adanya perlindungan dari beban kerja yang...

Bacaan Akhir Pekan: Jurnalisme Murah, Hidup dan Demokrasi yang Mahal Rekomendasi dari Devina Heriyanto Dua dunia kerja dijalani bersamaan oleh Deasy, jurnalis di Jawa Timur, karena profesi utama sebagai jurnalis tidak bisa membiayai hidupnya. (Project M/Muni Moon) Siapa yang masih mau jadi jurnalis? Apa untungnya? Tahun lalu, dalam sebuah acara jurnalisme, saya dan beberapa anggota tim Project Multatuli mengobrol dengan dosen-dosen dari berbagai universitas. Salah satu topik yang dibahas...