Semakin Ditekan, Semakin Melawan: Gen Z Diberangus Rezim Prabowo

Rekomendasi dari Devina Heriyanto

Perburuan dan pembungkaman massal pasca-demonstrasi Agustus-September 2025 membuat 703 orang menjadi tahanan politik di seluruh Indonesia.

Permata Adinda menulis analisis profil tahanan politik berdasarkan data yang diterbitkan Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) per 14 Februari 2026, yang kemudian diverifikasi dan dilengkapi menggunakan sumber lain.

Salah satu yang mencolok adalah sebagian besar tapol 88,45% adalah anak muda Generasi Z kelahiran 1997-2012. Bukan hanya muda, mereka juga kesulitan mendapatkan hidup layak sebagai "pekerja informal" atau bahkan "bukan angkatan kerja".

Kerentanan ini membuat mereka tergerak ke jalan, terpicu setelah meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol muda yang dilindas kendaraan polisi.

Para tapol ini memiliki “radical hope”, atau mempertahankan harapan di tengah situasi seperti tanpa harapan.

Otoritas melihat status prekariat massa aksi dengan menindas mereka, mendiskriminasi mereka (dipersulit akses pendampingan hukum, dianiaya dan sebagainya).

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebutnya “malicious prosecution” atau penuntutan dengan niat jahat.

“Malicious prosecution adalah penuntutan yang tujuannya bukan untuk mencari keadilan, tapi memang bertujuan jahat untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi.”

Tapi, dengan situasi ekonomi semakin terpuruk, para akademisi memprediksi kemarahan publik justru menjadi bom waktu.

“Jika diandaikan sebagai api, kemarahan selama Agustus hanya ditutup dengan pasir. Kenyataannya, api itu masih panas. Seperti api dalam sekam,” sebut Amalinda Savirani.

Project Multatuli terus menyoroti perburuan anak muda pascademo Agustus 2025. Juga terus merekam represi terhadap kebebasan politik dan kebebasan pers, selain tetap mendokumentasikan perlawanan di sudut-sudut Indonesia.

Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 menyoroti tingginya jumlah sensor dan swasensor di kalangan media dan jurnalis di Indonesia. Dukung jurnalisme publik untuk mengawasi kekuasaan yang makin ugal-ugalan.​