Stop Kekerasan terhadap Komunitas LGBTQ: Tidak Ada Kesetaraan dan Inklusivitas Tanpa Trans


Stop Kekerasan terhadap Komunitas LGBTQ: Tidak Ada Kesetaraan dan Inklusivitas Tanpa Trans

Rekomendasi dari Devina Heriyanto

Kemarin, Project Multatuli menerbitkan tulisan opini dari manajer tim kami, Nurdiyansah Dalidjo atau akrab disebut Kak Diyan. Dalam Ide dan Esai berjudul "Tidak Ada Kesetaraan dan Inklusivitas Tanpa Trans", Diyan membahas bagaimana represi terhadap individu LGBTIQ+ yang ramai akhir-akhir ini memperparah krisis yang dialami komunitas transgender di Indonesia.

Pemerintahan Prabowo Subianto lewat peraturan presiden mengategorikan “penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer” sebagai “ancaman nonmiliter … yang membahayakan dan mengancam kedaulatan negara.” Meski sudah diteken sejak 2025, Perpres ini baru ramai lagi seiring dengan memuncaknya serangan di dunia fisik dan digital terhadap komunitas LGBTQ.

"Di tengah ekonomi kita yang buruk, serta menguatnya oligarki politik dan militerisme saat ini, di bawah sorotan proyek-proyek ambisius negara seperti MBG yang menyuburkan praktik maling, Presiden Prabowo dan para pembantunya sedang menciptakan LGBTQ sebagai musuh bersama dan sasaran kambing hitam," tulis Diyan.

Setelah kami menerbitkan artikel tersebut dan mempromosikannya di media sosial, akun Instagram Project M mendapat komentar kebencian yang bertubi-tubi. Malamnya, akun pribadi Diyan tidak bisa diakses, diduga akibat serangan laporan massal, sebuah taktik yang kerap dilakukan untuk membungkam kritik.

Project Multatuli punya misi untuk melayani yang dipinggirkan. Bagi kami, misi ini berarti konsistensi untuk berpihak pada komunitas yang tertindas: baik sebagai korban pembangunan yang ugal-ugalan ataupun karena identitas yang berbeda--karena perbedaan semestinya tidak menjadi dasar penindasan.

Setiap kali kami menerbitkan tulisan yang membela hak hidup komunitas LGBTQ, kami mendapat komentar kebencian atau kekecewaan. Buat kami, ini tidak masalah. Jurnalisme publik akan selalu berpihak pada yang dipinggirkan dan tertindas, meski kadang pelakunya juga bagian dari yang sesama dipinggirkan.

Jika kamu percaya bahwa misi ini penting, tolong dukung gerakan jurnalisme publik yang kami usung.



Project Multatuli

Project M adalah gerakan jurnalisme publik yang melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Langganan nawala kami untuk mendapatkan rekomendasi bacaan berbasis jurnalisme telaten. Dukung kami dengan menjadi Kawan M mulai dari Rp30 ribu per bulan.

Read more from Project Multatuli

Dead Press Society: Hari-Hari Wartawan di Bawah Tekanan 'Departemen Penerangan' Prabowo Rekomendasi dari Project Multatuli Bakom mengorkestrasi komunikasi pemerintah dengan gaya yang mengingatkan pada Departemen Penerangan Orde Baru. (Project M/Aan K. Riyadi) Angga Raka Prabowo mungkin bukan sosok yang kerap tampil depan umum, tapi namanya akrab di kalangan awak media sebagai ketua Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sebelum digantikan oleh Muhammad Qodari pada April 2026. Bakom bertugas...

Mixtape Militerisasi di Papua Oleh Fahri Salam, pemimpin redaksi Project Multatuli Ilustrasi operasi militer Indonesia di Papua menyebabkan ratusan ribu orang asli Papua terusir dan menjadi pengungsi di tanahnya sendiri. (Project M/Sekarjoget) Saya baru saja merilis artikel riset mengenai jumlah tentara non-organik di Papua. Riset ini dikerjakan bareng Made Supriatma, peneliti militer dan politik dari ISEAS Singapura, dibantu Johanes Hutabarat untuk konfirmasi ke sumber-sumber resmi (yang...

Triliunan Rupiah untuk MBG, Secuil Jejak di Piring Warga Rekomendasi dari Devina Heriyanto Sudah setahun lebih program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Prabowo Subianto berjalan. Dimulai dengan tujuan menurunkan angka malnutrisi dan tengkes (stunting) di Indonesia, program MBG ini juga diklaim bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, dan berdampak baik pada ekonomi lokal. Akan tetapi, klaim-klaim kesuksesan MBG masih sulit diuji. Pada bulan Maret lalu, redaktur...