Urgensi Reformasi Polri dan Panduan Mengawasi Polisi

Rekomendasi dari Project Multatuli

Institusi kepolisian sekali lagi bersikap represif dengan melakukan penahanan terhadap dua anggota band punk Sukatani. Keduanya, yang biasa tampil menggunakan masker, dipaksa membuka identitas mereka dalam sebuah video publik berisi permintaan maaf atas lagu mereka yang berjudul “Bayar Bayar Bayar”. Kemudian, band Sukatani pun dipaksa menghapus lagu tersebut dari berbagai platform penyedia layanan musik.

Kejadian ini hanya beberapa bulan dari kritik terhadap dugaan pembunuhan terhadap Afif Maulana di Padang (Juni 2024), #DaruratKekerasanAparat yang menyertai aksi Peringatan Darurat (Agustus 2024), dan penembakan terhadap Gamma di Semarang (November 2024) menunjukkan pola-pola kekerasan dan impunitas dalam Polri.

Untuk mendorong Reformasi Polri, Project Multatuli merilis serial opini dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi Polri. Ikuti akun Instagram sekretariat reformasi kepolisian untuk ikut mengawasi polisi agar tidak ugal-ugalan.

Polisi Indonesia itu Brutal, Kita Harus Mereformasi Total Oleh Asfinawati, advokat HAM YLBHI, dan Hans Yosua, peneliti HAM pada Divisi Riset KontraS | Terbit 30 Agustus 2024 Empat akar masalah Polri: warisan cara kerja Orde Baru, penggelembungan tugas dan wewenang, minimnya pengawasan, dan impunitas. ​[Baca selengkapnya]​

Revisi UU Polri: Menjauhkan Reformasi Polri, Melekatkan Persepsi ACAB Oleh Asfinawati dan Hans Yosua | Terbit 24 September 2024 Masalah dalam revisi UU kepolisian yang bukannya memperbaiki Polri tetapi malah membuka peluang kesewenang-wenangan terus berlanjut. ​[Baca selengkapnya]​

Panduan Bagi Rakyat untuk Mengawasi Polisi Oleh Frida Kurniawati, pengacara publik dan penanggung jawab advokasi dan Jaringan Sekber RFP, dan Aulia Rizal, campaigner di WeSpeakUp.org | Terbit 11 November 2024 Kemarahan rakyat pada polisi sudah banyak terungkap di ruang publik. Selain mencurahkan kemarahan di media sosial dan tempat publik, apa yang bisa kita, rakyat kecil, lakukan untuk mengawasi kekuasaan Polri yang sedemikian digdaya? ​[Baca selengkapnya]​

Sebagai gerakan jurnalisme publik, Project Multatuli telah banyak merilis laporan soal kultur kekerasan dalam Polri dan bagaimana polisi gagal dalam fungsinya untuk melindungi dan melayani warga. Laporan-laporan ini terbagi menjadi beberapa serial sebagai berikut:

• ​#PolisiBukanPreman: Brutalitas polisi merentang dari pendekatan represif menghadapi demonstran, represi terhadap masyarakat adat di lokasi-lokasi konflik lahan perkebunan maupun infrastruktur, hingga korban salah tangkap dan penyiksaan di sel tahanan. Serial ini juga menggali kultur kekerasan itu tumbuh dari dalam internal lembaga, yang dinormalisasi dalam pencitraan polisi via tayangan-tayangan populer menangkap para kriminal kelas teri.
• ​#DaruratKekerasanAparat: Kultur kekerasan dan impunitas di tubuh Polri telah menjadikan lembaga penegak hukum ini 'superbody', sangat berkuasa dan menjadi alat gebuk penguasa, sehingga nyaris sia-sia mengawasinya secara eksternal maupun internal. Berbagai kasus kematian di tangan polisi serta aksi protes publik digebuki polisi menunjukkan juga betapa darurat demokrasi kita.
• ​#PercumaLaporPolisi: Serial ini mengambil keluhan lazim masyarakat biasa saat melapor kejahatan ke polisi. Tapi gaung #PercumaLaporPolisi beresonansi dan menjadi milik publik sepenuhnya saat liputan kami tentang dugaan kekerasan seksual yang diduga ditangani polisi secara serampangan, viral di media sosial. Tujuan serial ini ingin mengembalikan institusi Polri benar-benar menjalankan prosedur, seperti jargon mereka yang dicitrakan ke publik, serta ada fungsi kontrol dan pengawasan dari publik dan dua pilar kejaksaan dan kehakiman, demi mencegah Polri (juga jaksa dan hakim) terperosok semakin dalam menjadi alat penguasa.